KAMMI Razia Plat Merah dan Mobil Tangki BBM

Bersihkan Banten Dari Koruptor

SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten menggelar aksi di perempatan Ciceri, Jalan Jenderal Sudirman, Serang. Dalam aksinya, KAMMI mendesak Pemrov Banten untuk membersihkan pemerintahan di Banten dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

KAMMI dalam aksinya kemarin pagi itu, sempat membuat kemacetan. Pasalnya, sejumlah kendaraan plat merah dan mobil tangki BBM ditahan oleh puluhan mahasiswa. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama, dan Dalmas Polres Serang berhasil melepaskan mobil dinas dan mobil BBM yang ditahan oleh mahasiswa.

Menurut Ade Imat Ruhimat, Ketua KAMMI Banten, dengan APBD 2 trilyun lebih, Banten termasuk Provinsi muda yang kaya. Namun, kondisi masyarakat di Banten masih tercekik dengan kemiskinan.

Hal itu disebabkan, arogansi dan kesewenang-wenangan para birokrasi dan wakil rakyat di Banten terhadap kondisi rakyatnya, “Belum lagi mafia proyek dan preman kelas kakap, yang ikut serta mengelola uang rakyat,” katanya.

Berdasarkan temuan LHP BPK RI tahun 2003 hingga 2007, telah terungkap indikasi kerugian Negara akibat ulah koruptor. Namun, rekomendasi BPK RI untuk memproses secara hokum para koruptor di Banten, belum berjalan maksimal.

“LHP BPK RI menysinyalir telah terjadi penyelahgunaan wewenang jabatan, untuk memperkaya diri dan merugikan keungan Negara sejak tahun 2003 hingga 2007 mencapai Rp 153,6 milyar,” ungkapnya.

Dia menerangkan, total nilai penympangan pelaksanaan APBD tahun 2007 sebanyak 32 temuan, sebesar Rp 166, 69 milyar. Terdiri dari temuan kerugian daerah sebesar Rp 1, 28 milyar, kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 190, 12 juta dan temuan administrasi sebesar Rp 165, 22 milyar.

“Temuan yang telah ditindak lanjuti Pemerintah sebesar Rp 2, 73 milyar, temuan yang ditindaklanjuti tidak sesuai sasaran sebesar Rp 1, 28 milyar dan temuan yang belum ditindaklanjuti Rp 162, 68 milyar,”ujarnya sambil mengatakan data tersebut berdasarkan laporan audit BPK RI 26 Juni lalu.

Berdasarkjan data dan kenyataan tersebut KAMMI Banten menuntut dan mendesak kepada Pemrob Banten, untuk mereformasi birokrasi di lingkungan Pemrov Banten, menonaktifkan pejabat yang sedang menjalankan proses hukum agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggung.

“Selain itu KAMMI Banten juga mendesak kepada Kejagung, Kejati dan Polda Banten, untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,”pintanya.

Ketua KAMMI Banten juga mengajak kepada masyarakat Banten untuk melawan mafia peradilan,  premanisme proyek, pejabat dan birokrat yang kurop. Adapun aksi tersebut selesai sekitar pukul 11.15 siang, dengan membagi-bagikan selebaran tuntutan. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: