Tersiar Kabar Mark Up Harga Tanah RS Banten

Komisi IX DPR RI Berencana Ke Lokasi

SERANG – Komisi IX DPR RI akan mendatangi lokasi tanah yang direncanakan untuk membangun Rumah Sakit (RS) Banten yang dibiaya pemerintah pusat di Kecamatan Curug, Kota Serang setelah tersiar kabar adanya mark up harga tanah dan pemilik sebagian tanahnya adalah anggota DPRD Banten.

Sesuai dengan agenda yang telah dibuat pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Banten, dan melihat secara langsung lahan untuk RS Banten. “RS Banten” kan rencananya gedung dan peralatannya akan dibiayai oleh APBN, makanya kami harus melihat seperti apa kesiapan Pemprov Banten dalam menyediakan lahannya,” kata Ribka Ciptaning, Ketua Komisi IX DPR RI.

Diungkapkan, motivasi Komisi IX melihat langsung lahan RS Banten, karena adanya selentingan bahwa lahan itu dibeli oleh Pemprov Banten terlalu mahal, tidak sesuai dengan harga pasaran warga. “Kalau menerima laporan dari masyarakat belum, tetapi selentingan sudah,” imbuhnya.

Hasil kunjungan kerja akan dibuatkan rekomendasi kepada pemerintah pusat. “Jelas lah hasil kunjungan itu nantinya seperti biasa kami akan buatkan rekomendasinya, agar menjadi perhatian,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lahan RS Banten yang letaknya menjorok ke dalam itu dibeli oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten tidak sesuai dengan NJOP. Sedangkan lahan di depannya milik pengusaha lokal termasuk 1 hektar milik salah satu anggota dewan Provinsi Banten.

Untuk diketahui, DPRD Banten mempertanyakan mahalnya harga lahan yang dibeli Dinkes Banten untuk RS Banten dengan harga Rp 395 ribu permeter, sementara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kecamatan Curug Kota Serang, tepatnya di samping Mapolda Banten sebesar Rp170 ribu per meter.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Banten, Ananta Wahana, berdasarkan keterangan dari beberapa warga sekitar, harga tanah diatas lahan RS Banten tidak lebih dari Rp 200 ribu per meter. “Sedangkan lahan untuk RS Banten loksinya tidak didepan atau pinggir jalan tetapi di belakang,” kata Ananta.

Diungkapkan, kunjungan ke lokasi RS Banten yang merupakan rumah sakit rujukan provinsi telah disampaikan ke DPR RI . “Ini harus diketahui oleh pemerintah pusat, sebab rencana pembangunan RS Banten dananya berasal dari pusat, sementrara Provinsi Banten hanya menyediakan lahannya saja,” ujar dia.

Sekretaris Dinkes Banten, Dadang menjelaskan, pembelian lahan RS Banten sudah sesuai dengan buku panduan dalam membangun RS Banten. “Komentar Komisi IV DPRD Banten sah-sah saja, jika menilai Dinkes salah dalam memilih lokasi pembangnan RS rujukan.
Namun, pemilihan lokasi di Jalan Raya Palima, Curug, sudah sesuai dengan ketentuan, seperti tidak boleh dekat dengan rel kereta api, tidak boleh dekat dengan pemukiman warga, mendapatkan surat penetapan lokasi dari bupati. Jadi dengan lokasi saat ini telah memnuhi syarat,” katanya.

Untuk harga tanah yang telah dibeli sebesar Rp 395.000 per meternya, sudah sesuai dengan harga pasar. Artinya, surat rekomendasi dari DPRD Banten, yang menganggarkan maksimal harga tanah sebesar Rp 250.000, tidak bisa untuk membeli tanah di lokasi tersebut.

“Karena masyarakat menolak menjual tanahnya dengan harga Rp 250.000, akhirnya diambil kesepakatan seharga Rp 395.000 per meternya. Hal itu bertujuan, untuk menghindari konflik dikemudian hari,” jelas dia seraya mengatakan harga lahan disesuaikan dengan pasar yang berlaku di masyarakat sebesar Rp 395.000. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: