Dugaan Penyimpangan di DPRD Mulai Diusut Kejari

Honorarium Ganda dan Perjalanan Dinas sedang didalami

CILEGON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon mulai beraksi dengan terus membongkar dugaan kasus penyimpangan yang terjadi di DPRD Cilegon dan melibatkan pimpinan dan anggota dewan serta pihak eksekutif Kota Cilegon. Saat ini, Kejari tengah menyelidiki dua kasus dugaan penyimpangan anggaran di DRPD Cilegon.

Kasi Intelejen Kejari Cilegon, Taufan Zakaria mengatakan, kedua kasus tersebut adalah terkait honorarium ganda yang memakan anggaran sekitar Rp 1 miliar dan perjalan Dinas Rp 1 miliar. Kini, kejari mulai melakukan pemanggilan saksi guna pemeriksaan. Mereka yang sudah dimintai keterangan diantaranya, Sekertaris DPRD Cilegon, Hariyoto dan Bendahara DPRD Cilegon bernama Sri, serta sejumlah Panitia Anggaran Eksekutif (PAE).      

“Kita sedang melakukan pemeriksaan satu per satu. Seperti kasus yang kita selidiki ini menyangkut dana honorarium yang bisa dikatakan honor ganda. Beberapa orang mulai dari Sekwan, bendahara Dewan, dan beberapa pejabat Pemda sudah kita mintai keterangan. Penyimpangan dana mencapai Rp 1 miliar,” terang Taufan.

Dijelaskannya, kasus yang terjadi pada APBD tahun 2006 itu terungkap setelah ada kejanggalan dalam pos anggaran DPRD Cilegon. Dalam pos anggaran tersebut, ada dua anggaran yang titik beratnya sama. Lanjutnya, tahun 2006 lalu, DPRD dalam hal ini Panitia Anggaran Legislatif (PAL) menginventarisir kebutuhan DPRD. Anggaran itu disebut Pos Anggaran DPRD I yang meliputi honor pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
   
“Paket ajuan PAL itu kemudian disepakati. Tapi setelah itu ternyata ditemukan Pos Anggaran II yang peruntukannya tidak jauh beda. Selain untuk kesekretariantan, ada juga honor untuk rapat pimpinan, honor pimpinan, honor rapat paripurna, honor tim, dan honor pendamping. Padahal honor-honor itu sudah satu paket dengan Pos Anggaran I,” ungkapnya.

Dalam penyimpangan tersebut para anggota DPRD menerima honorarium dengan jumlah bervariatif, yakni antara Rp 20-40 juta per orang. Jumlah tersebut, kata Taufan, ditentukan oleh Sekertariat DPRD dan panitia khusus pada waktu itu.

“Jumlahnya berbeda-beda per anggota dewan, ada yang menerima Rp 20 sampai Rp 40 juta. Meskipun ada yang sudah mengembalikan biar saja. Pengembalian tidak menghalangi proses pidana, namun hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk meringankan,” katanya.

Saat ini, Taufan mengaku sedang mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa PAE lainnya untuk dimintai keterangan seputar penggunaan anggaran tersebut. Dikatakan, rencananya terdapat 12 orang dari unsur PAE yang akan dipanggil. “Jika dimungkinkan kami juga akan memanggil pimpinan DPRD. Namun untuk pemanggilan pimpinan harus menempun prosedur, salah satunya izin dari gubernur,” kata Taufan.

Selain kasus tersebut, Kejari Cilegon juga tengah mendalami informasi terkait penyimpangan yang ada di DPRD Cilegon. Hal itu adalah terkait perjalanan dinas anggota dewan tahun 2006 dan 2007. Secara mengejutkan, Kasi intel menyebutkan bahwa ada dugaan tiket pesawat palsu dalam laporan perjalanan dinas DPRD beberapa waktu lalu itu.

“Diduga ada penyimpangan lain, termasuk penggunaan tiket untuk perjalanan dinas anggota DPRD ke luar daerah. Saat ini kami sedang menelaah secara jelas informasi itu. Setelah informasi sudah jelas, baru akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait,” tambah Taufan Zakaria.

Sementara itu, terkait dugaan honorarium ganda, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, H. Bahri Syamsu Arief, menegaskan, hal itu bukan sebagai penyimpangan, namun kesalahan atas penjabaran dari anggaran tunjangan jabatan anggota DPRD Kota Cilegon. Menurut dia, pembayaran honorarium itu diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD (sekarang revisi menjadi PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD).

“Dulu berangkatnya dari PP sebelum direvisi. Di dalamnya ada klausul dan muncul tunjangan kegiatan. Kemudian kami menjabarkannya, di antaranya ada honorarium itu. Setelah ditetapkan anggaran, lalu diperdakan. Perda itu pun tidak langsung sah diketuk DPRD Kota, namun dikonsultasikan dulu ke provinsi, dan sudah disetujui,” kata Bahri.

Namun, lanjut dia, setelah berjalan 6-7 bulan, dan dewan terus melakukan pembekalan, akhirnya terdapat penjelasan dari BPK. Kata Bahri, berdasarkan penjelasan BPK, bahwa yang dimaksud tunjangan jabatan itu tidak termasuk honor. Akan tetapi diperuntukkan untuk makan, kopi, snack.

“Jadi penjelasan dari BPK untuk honor tidak boleh. Setelah itu kami pun menghentikan, walaupun itu ada di perda. Setelah diaudit BPK, rekomendasinya adalah supaya honorarium yang sudah diterima harus dikembalikan. Pengembalian sudah berjalan. Sekarang ini sudah ada yang sudah mengangsur, juga ada yang belum,” ungkap Bahri, yang mengaku siap memenuhi panggilan apabila keterangannya dibutuhkan oleh pihak Kejari Cilegon.

Terkiat dugaan penyimpangan anggaran perjalanan Dinas, sebelumnya sudah dikemukakan Sekertaris Dewan (Sekwan) Hariyoto. Menurutnya, persoalan perjalanan dinas dewan hanya terkait kesalahan administrasi saja. “Itu hanya persoalan administrasi saja, karena pada waktu itu, kami menyerahkan semua anggaran perjalan dinas dalam satu tahun kepada pihak ketiga (travel),” katanya singkat. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: