Konversi Gas Bukan Urusan Pemkot

Program pemerintah pusat yakni, konversi minyak tanah ke gas sebagian memang sudah diserap oleh masyarakat yang layak mendapatkan. Namun pemerintah Kota Cilegon mengeluhkan mekanisme pendistribusian kepada masyarakat yang tidak pernah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyatakan, bahwa segala permasalahan yang timbul pada program konversi tersebut, bukan urusan pemerintah setempat.

Alasan tersebut memang masuk akal, pasalnya pemerintah pusat yang menunjuk perusahaan milik daerah yakni, PD Banten Global Development (BGD) tidak pernah melakukan musyawarah ataupun pemberitahuan saat mendistribusikan kompor dan tabung gas 3 kg. Akibatnya, tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, pemkot sendiri tidak mengetahuinya. Yang jelas, saat ini, sebagian warga sudah mendapatkan kompor dan gas tersebut, disisi lain masih banyak warga yang menunggu pendistribusian selanjutnya.

Sementara itu, pasca penyaluran kompor dan gas, setiap keluhan masyarakat selalu bermuara di aparat pemerintah setempat, misalnya warga mengeluh kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Adapun keluhan yang disampaikan adalah, beberapa kompor yang rusak, tata cara penggunaan hingga warga yang belum kebagian menuntut kompor tersebut ke pihak yang bersangkutan.
Tetapi, segala keluhan masyarakat itu tidak dapat dijawab secara tegas oleh aparat yang dimaksud. Pihak yang mendapat keluhan itu mengaku tidak dapat menjawab segala aspirasi. Karena, PD BGD selalu melakukan pendistribusian tanpa pemberitahuan dan laporan kegiatannya kepada kantor kelurahan atau kecamatan.

Untuk mengetahui langkah dan sikap dari pemerintah daerah terkait program konversi gas, berikut wawancara kontributor ikatemia.tk, Irwan Setiawan dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Cilegon, Edi Suhadi.

Irwan : Dari awal adanya program konversi gas ini, apakah anda mengetahui berapa kompor dan gas 3 kg yang sudah terserap?

Edi Suhadi : Saya tidak tahu berapa-berapanya, yang saya tahu kalau konversi sudah berjalan. Wong PD BGD tidak pernah memberikan laporan bahwa saat pendistribusian saja tidak koordinasi, kalau orang bilang “slonong boy” tanpa permisi.

Irwan : Kalau untuk kuota sendiri, kira-kira berapa?

Edi Suhadi: Apalagi itu, kami tidak pernah mengetahui berapa yang layak mendapat. Hal itu, karena semua dari mulai pendataan hingga penyaluran ditangani oleh PD BGD. Dan pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan.

Irwan : Sebelumnya, apakah pihak PD BGD sempat mendatangi anda atau pejabat lainnya di Disperindag?
 
Edi Suhadi: Saya tegaskan kembali, tidak pernah ada koordinasi berarti tidak pernah ada yang datang dari PD BGD kepada kami. Bahkan, kami tidak mengenal siapa pimpinan perusahaan tersebut dan anggota-anggotanya. Saya baru mengetahui nama PD BGD ketika ada program ini saja.

Irwan : Menurut anda, seberapa penting koordinasi tersebut?

Edi Suhadi: Begini, masyarakat Cilegon adalah anak-anak pemerintah Kota Cilegon, jadi Pemkot selaku pemilik wilayah. Ketika ada program dari manapun, maka minimal pemerintah setempat mengetahui dan melakukan pengawasan. Karena bagaimanapun, ketika ada program yang jatuh di Wilayah ini, setiap ada permasalahan pasti pemerintah yang minta tanggung jawab. Dan seperti yang terjadi saat ini, polemik konversi yang muncul di kalangan masyarakat, yang jadi korbannya pemerintah daerah. Padahal seharusnya PD BGD.

Irwan : Mengetahui tindakan PD BGD seperti ini, tindakan apa saja yang sudah dilakukan?
 
Edi Suhadi: Percuma mas, kami berkali-kali menghubungi PD BGD tidak pernah ditanggapi. Lalu kami kirim surat teguran, juga tidak ditanggapi. Kami datang ke kantornya, eh gedungnya kosong, dan katanya orang-orang disana, kantor PD BGD sudah tidak disana lagi. Oleh sebab itu, saya tegaskan konversi gas bukan urusan pemkot.

Irwan : Menurut anda, program konversi ini berdampak seperti apa terhadap kehidupan masyarakat dan apakah pemkot mendukung dengan langkah pemerintah pusat ini?

Edi Suhadi: Menurut saya, konversi memang sudah harus dilakukan. Jadi secara tidak langsung, pemkot mendukung langkah ini. Karena, sudah saatnya masyarakat menggunakan kompor gas. Tapi kami hanya menyayangkan penyaluran di Banten khususnya di Kota Cilegon yang tidak diketahui pemerintah setempat. Karena kalau melihat di daerah lain, konversi ini tidak terlalu berpolemik dan pemerintah daerah masing-masing wilayah cukup antosias.

Irwan : Jadi apakah menurut anda, PD BGD tidak baik untuk melakukan penyaluran ini, dan lebih intensif mana jika dilakukan langsung oleh PT POS?

Edi Suhadi: Saya tidak bisa mengatakan baik atau tidaknya PD BGD. Karena saya sendiri perusahaan ini bergerak dibidang apa saja, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat di daerah-daerah lainnya, konversi yang dikelola langsung oleh PT POS nampaknya berjalan dengan baik dan sinergis.

Irwan : Dengan kondisi yang tidak kondusif ini, apa yang akan anda sampaikan kepada masyarakat terkait konversi minyak tanah ke gas?
 
Edi Suhadi: Kami hanya menyatakan, masyarakat yang belum mendapatkan kompor dan gas tersebut, silahkan tanyakan kepada PD BGD. Lalu jika ada keluhan dengan penggunaan kompor tersebut, juga tanyakan kepada PD BGD. Karena kembali saya tegaskan, pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: