Diduga Ada Keterlibatan PAE Dalam Kasus Honorarium Ganda Dewan

CILEGON, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon kembali menjadwalkan pemeriksaan Panitia Anggaran Eksekutif (PAE), terkait dugaan kasus korupsi pimpinan dan anggota DPRD Cilegon. Diduga, ada keterlibatan PAE dalam meloloskan anggaran tersebut. 

Kasi Intelijen Kejari Cilegon, Taufan Zakaria mengatakan, pihak PAL maupun PAE dalam pemeriksaan nanti, diharapkan menunjukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kejari. “Kita akan jadwalkan pemeriksaan terhadap PAE, tapi kapan waktunya masih kita bahas, yang jelas kami akan panggil beberapa PAE untuk menjelaskannya dan saya harap tidak mempersulit dalam hal penujukan dokumen,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejari sudah melakukan pemanggilan terhadap Panitia Anggaran Legialatif (PAL) dan beberapa dari PAE. Mereka dimintai keterangan seputar kasus honorarium ganda yang memakan anggaran tahun 2006 sekitar Rp 1 miliar. Adapun keterlibat PAE, menurut Taufan, honorarium tersebut disyahkan sesuai hasil rapat awal antara PAE dan PAL.

“Memang ada keterlibatan PAE dalam kasus ini, karena hal itu merupakan kesepakatan antara PAL dan PAE dalam rapat. Tapi alasan PAE agar program pemerintah untuk masyarakat dapat teralisasi, sedangkan PAL lebih condong kepada kantong-kantong pribadi,” ujarnya.  

Sekedar informasi, dari hasil penyelidikan, kasus yang terjadi pada APBD tahun 2006 itu terungkap setelah ada kejanggalan dalam pos anggaran DPRD Cilegon. Dalam pos anggaran tersebut, ada dua anggaran yang titik beratnya sama. Tahun 2006 lalu, DPRD dalam hal ini Panitia Anggaran Legislatif (PAL) menginventarisir kebutuhan DPRD. Anggaran itu disebut Pos Anggaran DPRD I yang meliputi honor pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Paket ajuan PAL itu kemudian disepakati oleh PAE. Tapi setelah itu, ternyata ditemukan Pos Anggaran II yang peruntukannya tidak jauh beda. Selain untuk kesekretariantan, ada juga honor untuk rapat pimpinan, honor pimpinan, honor rapat paripurna, honor tim, dan honor pendamping. Padahal honor-honor itu sudah satu paket dengan Pos Anggaran I.

Dalam penyimpangan tersebut para anggota DPRD menerima honorarium dengan jumlah bervariatif, yakni antara Rp 20-40 juta per orang. Jumlah tersebut, kata Taufan, ditentukan oleh Sekertariat DPRD dan panitia khusus pada waktu itu. Sementara itu, terkait dugaan honorarium ganda, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon,   H. Bahri Syamsu Arief, menegaskan, hal itu bukan sebagai penyimpangan, namun kesalahan atas penjabaran dari anggaran tunjangan jabatan anggota DPRD Kota Cilegon. Menurut dia, pembayaran honorarium itu diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD (sekarang revisi menjadi PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD).

“Dulu berangkatnya dari PP sebelum direvisi. Di dalamnya ada klausul dan muncul tunjangan kegiatan. Kemudian kami menjabarkannya, di antaranya ada honorarium itu. Setelah ditetapkan anggaran, lalu diperdakan. Perda itu pun tidak langsung sah diketuk DPRD Kota, namun dikonsultasikan dulu ke provinsi, dan sudah disetujui,” kata Bahri.

Perlu diketahui, DPRD mengaku pada saat itu menggunakan PP 110 tahun 2000, karena dalam itu, terdapat aturan tentang honorarium ganda. Namun, PP tersebut sudah direvisi pada tahun 2004 menjadi PP 24. Dalam PP 24 tahun 2004, tidak mengatur adanya pemberian honor dari anggaran kesekertariatan atau anggaran II DPRD. Adapun anggaran yang digunakan adalah APBD TA 2006. (Irw)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: