Satpol PP, “Tower Selular XL Harus Dibongkar”

Berdiri Di Ciwedus Tanpa IMB
CILEGON, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menegaskan akan membongkar tower selular provider XL milik PT Era Bangun Raya (EBR) di Kampung Pakuncen, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Keberadaan tower tersebut dinilai melanggar karena berdiri tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

”Tower tersebut harus dibongkar. Kami sudah memanggil pihak PT EBR selaku pemilik tower tersebut. Meski alasan mereka akan membereskan perizinannya, namun kami tetap akan memabongkar secepatnya, karena sudah melanggar Perda tentang Perizinan Nomor 10 Tahun 2003 dan Perwal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan Menara Bersama Telekomunikasi di Kota Cilegon,” kata Kepala Seksi (Kasi) Perundang-undangan pada Kantor Satpol PP Kota CIlegon, Dadin Sihabudin, kemarin.

Menurut dia, Pemkot Cilegon saat ini tengah mempersiapkan program tower selular bersama, sehingga tidak ada lagi kesempatan para pengusaha tower untuk membangun jaringan sendiri tanpa persetujuan dari intansi yang mengurus perizinan pendirian tower.

“Secara tiba-tiba kami mendapati ada tower permanen yang berdiri di daerah Ciwedus. Setelah di-kroscek, ternyata tidak ada IMB,” ungkap Dadin.
Dikatakan, tower tersebut rupanya telah dibangun sejak tiga bulan silam. Padahal pada saat itu, kata Dadin, Pemkot Cilegon melalui Dinas Tata Kota sedang merencakan program tower bersama yang titik tower tersebut akan ditentukan langsung oleh instansi tersebut. “Oleh karena itu, setelah kami cek perizinannya, memang tower itu tidak berizin. Jadi, tidak ada kata lain tower selular XL itu harus dibongkar,” tegasnya.

Dadin mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh pihaknya, pendirian tower tersebut diberikan izin oleh pihak Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon serta warga setempat. Namun pihak kecamatan, katanya, hanya memberikan izin pemasangan non permanen. “Akan tetapi pada kenyataannya, tower tersebut dibangun secara permanent,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cilegon, Moelyawan Supardi mengaku tidak mengetahui keberadaan tower tersebut. Jika memang ada pembangunan menara tower yang tidak diketahui oleh DTK, kata dia, dianggap illegal.

“Saya baru dengar ada tower tersebut. Kalau memang tidak ada izin berarti illegal. Kalaupun memang sudah berdiri, lantas izinnya dari mana dan siapa yang memberi izin,” tandasnya. (J-02)***

4 Responses

  1. yg ga kebagian jatah ya yg paling vokal…
    cari alasan yg legal..
    kesimpulan kasus ini : tidak ada oajak dan imb, tidak ada pelicin, tidak ada bla-bla-bla, tapi yg punya tanah dapet duit, perusahaan untung..

    salam semuanya.
    Bal, lumayan profesional nih webnya, tapi sayang kurang unsur chemengnya.. malah kaya koran…

  2. pertanyaan saya, menurut anda pekerjaan satpol pp itu barikah atau tidak ? di restui ALLAH atau tidak ?

  3. skrng tower nya dah di bongkar tower itu d samping rumah saya malah yang punya tanah itu bapak saya…..!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: