1 Warga Palestina Ditahan Kantor Imigrasi

SERANG – Kamel Sadik (54), yang mengaku sebagai warga Palsetina ditahan pihak Kantor Imigrasi Serang, Selasa (7/7), karena dinilai telah melanggar aturan keimigrasian Indonesia. Kamel tidak mengantongi izin tinggal di Indonesia dari pihak berwenang.

“Sekitar pukul 10 WIB, Kamel didampingi istrinya datang ke Kantor Imigrasi Serang untuk membuat paspor. Dia menunjukkan KTP, kartu keluarga, dan kartu nikah. Semuanya dikeluarkan oleh aparat Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Dia menunjukkan paspor Palestina yang dkeluarkan Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Namun, karena tidak bisa menunjukkan izin menetap, akhirnya kami amankan. Dia sempat marah-marah dan menyobek paspornya itu,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Serang, Alrin Tambunan kepada wartawan, menjelaskan kronologis penahanan Kamel. Saat berbicara, Alrin mendampingi Kepala Kantor Imigrasi Serang Guritno Purnomo.

Alrin membeberkan, Kamel mengantongi KTP Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, sejak 1 Juni 2009. Dalam KTP, Kemal disebutkan lahir di Palestina, 6 Juni 1955. Ia tercatat sebagai warga Kampung Kawung, RT 08/11, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang.

Dalam surat nikah yang dikeluarkan Kecamatan Panimbang 19 September 2005, identitas Kamel justru berubah. Kamel tercatat sebagai kelahiran Qatar, 28 September 1955. “Dia menikahi Munah bin Jana berusia 21 tahun warga Kampung Kawung. Selama disana, dia tidak bekerja apa-apa. Dari Munah, mereka dikaruniai seorang putra bernama Abdurahman, yang lahir 3 Juli 2006,” kata Alrin..

Kepala Kantor Imigrasi Serang Guritno Purnomo mempertanyakan kinerja aparat Kecamatan Panimbang serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, atas terbitnya KTP, kartu keluarga, dan akta nikah atas nama Kamel. Menurut Guritno, sebelum mengantongi izin tinggal, seorang warga negara asing (WNA) tidak diperkenankan membuat surat kependudukan atas nama Indonesia.

“Dengan adanya KTP dan kartu keluarga itu seolah-olah yang bersangkutan sudah menjadi WNI, padahal faktanya belum. Ada banyak syarat yang harus dilalui jika seorang WNA ingin menjadi WNI. Misalkan dia harus menetap di wilayah hukum Indonesia paling lama 5 tahun,” Guritno membeberkan.

Guritno menegaskan, atas ulahnya tersebut, kemungkinan besar Kamel akan dijerat dengan pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi. “Ancaman pidananya adalah denda paling banyak Rp 30 juta dan atau pidana penjara selama 6 tahun.”

Jika terbukti melanggar, Guritno menuturkan, Kamel terancam dideportasi ke negara asalnya. “Kami akan dengan ketat mengawasi setiap keberadaan orang asing di Banten, termasuk WNA ilegal. Karena di balik itu ada motif ekonomi dari calo yang mendatangkan mereka ke Indonesia. Seperti yang terjadi pada 70 WNA asal Afganistan beberapa waktu lalu,” Guritno mengulas. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: