Dua Mantan Anggota DPRD Banten Dieksekusi

Riril Suhartinah dan Achdi Samlani jadi Terdakwa

SERANG – Dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, periode 2001-2004, Riril Suhartinah dan Achdi Samlani terdakwa kasus korupsi dana perumahan (DP) senilai Rp14 miliar, akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang.

“Ya, keduanya pada Selasa (27/10) sudah kami eksekusi, dan sekarang berada di Rumah Tahanan Serang,” kata jaksa perkara keduanya, Rudy Rosadi yang dihubungi Rabu (28/10).

Keduanya dieksekusi setelah pada siang harinya menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, dalam rangka mengajukan putusan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan mereka yang dinilai keliru.

“Seharusnya Kejari mengeksekusi juga dua rekan terdakwa lainnya, yakni Jhon R Maulana dan Zaenal Novani, yang juga mantan anggota DPRD Banten periode 2001-2004,”terangnya.

Namun karena Zaenal Novani menurut pihak kejaksaan sedang sakit, dan berada di tanah kelahirannya di Palembang Sumatera Selatan, sementara Jhon R maulana hendak pergi haji, maka kejari hanya berhasil memenjarakan Riril dan Achdi.

“Dengan alasan kemanusiaan, kami tidak mengeksekusi Jhon R Maulana, karena dia mau pergi haji, “terang Rudi.

Dua mantan anggota DPRD Banten tersebut, dieksekusi menyusul Kejari Serang yang telah menerima petikan putusan kasasi dari MA Nomor 811.K/Pid Sus/2007 tertanggal 24 September 2007. Dalam putusannya, MA menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

JPU sendiri melakukan kasasi dikarenakan pada saat keempat terdakwa disidang di  (PN) Serang, dibebaskan dengan alasan mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi DP senilai Rp 14 miliar, seperti yang dituduhkan JPU.

Empat anggota DPRD Banten itu dijerat dalam kasus korupsi DP karena menerima dana sebesar Rp130 juta hingga Rp175 juta, yang berasal dari dana tak tersangka (DTT) TA 2003.

“Dana itu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat darurat, seperti penanganan bencana,”ujar Rudi, seraya manambahkan dalam proses persidangan di PN Serang, kelimanya dibebaskan majelis hakim, sehingga masih menghirup udara bebas.

Namun mereka tak bisa lolos karena majelis hakim MA menyatakan sependapat dengan jaksa dalam kasasinya yang menilai perbuatan itu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: