Hukum di Pandeglang Masih Lemah

Unjuk Rasa DPR-PK di Tugu Jam

PANDEGLANG – Massa menamakan Dewan Pimpinan Revolusi Penegak Konstitusi dan NKRI (DPR-PK), Rabu (29/10) pukul 10.00 WIB, berunjuk rasa di persimpangan tugu jam depan kantor Pemkab Pandeglang. Gerakan ini bagian dari aksi menyambut Hari Sumpah Pemuda, dimana aspirasi mereka pun menilai penegakan hukum di Pandeglang masih lemah.

Selain itu, massa mendesak agar pemerintah memperceat proses pembangunan. Karena selama ini pembangunan di Pandeglang masih molor, dan tertinggal oleh kabupaten lain di Provinsi Banten.

“Kami melihat perjalanan penegakan hukum di Pandeglang kian melemah. Sejumlah persoalan hukum, terjadi di Pandeglang  tidak pernah tuntas , dan banyak menimbulkan teka-teki di masyarakat,” kata koordinator aksi, Faruq Al-Faraby.

Massa berjumlah pululan orang itu, hanya melakukan orasinya sekitar 10 menit di persimpangan tugu jam. Meski demikian, massa sempat menyebarkan selebaran berisi tunutan dan desakan penegakan hukum kepada aparat kejaksaan dan kepolisian. Salah satu desakan itu tidak lain persoalan pengusutan kasus dugaan korupsi.

Seperti ditegaskan Faruq, dugaan penyimpangan dana  alokasi khusus (DAK) Madrasah Iftidaiyah (MI) tahun  2009. Anggaran dari pusat untuk  Banten mencapai Rp 64 miliar.
Akan tetapi realisasi di lapangan, penyerapan dana itu tidak maksimal oleh Kantor Wilayah Depag Banten.”Sangat tidak relevan, anggaran DAK MI besar, namun masih banyak ditemukan sekolah MI yang kumuh di Banten.,” ujar  Faruq.

Di tempat terpisah,  tepatnya di depan Kampus Sekolah Tinggi Islam Syeh Mansyur (STAISMAN) Cikoneng, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, massa Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), menggelar aksi meyambut Hari Sumpah Pemuda.

Massa dikomandoi Eman, menyuarakan aspirasi tentang dewakan ke pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan. Mereka menilai  tingkat pengangguran masih banyak di Pandeglang akibat pemerintah tidak mampu menyerap pengangguran dengan membuka lapangan pekernaan seluas-luasanya.

“Kami juga meminta hak-hak masyarakat dipenuhi, karena selama ini masih banyak kasus sengketa tanah milik masyarakat yang selalu di klaim oleh pemerintah. Kami ingin, hak masyarakat jangan kembali direbut atau di ombang-ambing,” kata Eman. (yus)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: